Cuti kerja merupakan hak dasar setiap karyawan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.
Selain memberikan waktu istirahat yang layak, cuti juga membantu karyawan menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional.
Pengelolaan cuti yang baik tidak hanya menciptakan kepuasan karyawan, tetapi juga meningkatkan produktivitas perusahaan.
Lalu, bagaimana cara mengelola cuti karyawan dengan baik?
Artikel ini akan membahas peraturan terkait cuti kerja, sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi hak cuti karyawan, dan prosedur pengajuan cuti.
Yuk, simak terus, ya!
Baca Juga: Cara Menghitung Denda Keterlambatan Karyawan
Peraturan Tentang Cuti Karyawan
Di Indonesia, hak cuti karyawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan beberapa regulasi terkait.
Berikut adalah beberapa jenis cuti yang diatur dalam undang-undang tersebut:
-
Cuti Tahunan
Setiap karyawan berhak atas 12 hari cuti tahunan setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut.
-
Cuti Melahirkan
Wanita yang melahirkan berhak mendapatkan cuti selama 3 bulan, yang biasanya dibagi menjadi 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan
-
Cuti Besar
Setelah bekerja selama enam tahun berturut-turut, karyawan berhak mendapatkan cuti panjang dengan durasi tertentu sesuai kebijakan perusahaan.
-
Cuti Khusus
Cuti ini diberikan untuk keperluan mendesak seperti pernikahan, kematian anggota keluarga inti, atau alasan lain yang telah ditentukan oleh perusahaan.
Baca Juga: Manfaat Menggunakan Aplikasi Absensi Online
Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Memenuhi Hak Cuti Karyawan
Jika perusahaan tidak memberikan hak cuti kepada karyawan, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 186 dan Pasal 187 UU Ketenagakerjaan, yaitu:
-
Sanksi Administratif
Perusahaan dapat diberikan teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pembekuan izin usaha.
-
Sanksi Pidana
Perusahaan yang terbukti melanggar aturan cuti dapat dikenakan pidana kurungan hingga 1 tahun atau denda maksimal Rp 100 juta.
Selain itu, perusahaan yang tidak memenuhi hak cuti juga berpotensi menghadapi tuntutan hukum dari karyawan yang dirugikan.
Oleh sebab itu, divisi Personalia atau HRD perlu bijak dalam menetapkan aturan yang jelas.
Dengan mencantumkan hak cuti karyawan dalam kontrak kerja adalah cara yang bisa dilakukan untuk mensosialisasikan hal tersebut.
Sehingga, karyawan dapat mengetahui aturan tentang cuti sebelum enandatangani perjanjian kerja.
Baca Juga: Kelemahan Absen Sidik Jari (Fingerprint)
Prosedur Pengajuan Cuti Karyawan
Perlu diketahui bahwa pengajuan cuti karyawan pada setiap perusahaan tentu berbeda, semua tergantung dari peraturan dan kebijakan masing-masing perusahaan.
Namun, berikut adalah cara paling umum yang dilakukan secara manual untuk mengajukan cuti karyawan.
-
Mengajukan Permohonan Cuti
Karyawan mengisi formulir pengajuan cuti secara manual atau melalui sistem aplikasi HRIS dengan mencantumkan jenis cuti, tanggal pelaksanaan, dan alasan.
-
Persetujuan dari Atasan
Sebelum menyetujui pengajuan cuti karyawan, biasanya atasan akan mempertimbangkan kondisi operasional, beban kerja tim, serta urgensi yang jelas.
-
Pemeriksaan oleh HRD
Setelah disetujui oleh atasan, permohonan diteruskan ke bagian HRD untuk diverifikasi lebih lanjut. HRD memastikan cuti yang diajukan sesuai dengan kebijakan perusahaan serta catatan cuti yang ada.
-
Konfirmasi Persetujuan
Jika pengajuan disetujui, HRD akan memberikan konfirmasi resmi kepada karyawan. Konfirmasi ini dapat berupa email, surat, atau notifikasi dalam aplikasi absensi online.
-
Pencatatan dan Pelacakan Data Cuti
Semua pengajuan cuti yang telah disetujui dicatat dalam sistem administrasi perusahaan. Data ini berguna untuk pelaporan, evaluasi, dan memantau sisa hak cuti karyawan.
Gunakan Aplikasi Absensi Online Nimbus9 Untuk Mengelola Cuti Karyawan dan Administrasi HRD Lainnya
Pengajuan cuti yang masih menggunakan kertas dan membutuhkan persetujuan secara manual tentunya akan membutuhkan waktu yang lama.
Saatnya kelola cuti karyawan menggunakan aplikasi HRIS dari Nimbus9.
Karyawan bisa melakukan absen, izin, cuti, dan lembur dengan mudah melalui aplikasi HRIS Nimbus9 secara online.
Selain itu, aplikasi HRIS Nimbus9 juga dilengkapi dengan fitur reimbursement untuk mempermudah pengajuan klaim biaya yang belum diganti oleh perusahaan.
Kini, seluruh proses administrasi HRD jadi lebih efektif dan efisien dengan menggunakan aplikasi HRIS online.
Tertarik untuk mencoba aplikasi HRIS Nimbus9? Hubungi kami atau jadwalkan demo dengan tim kami sekarang.
